Peringatan 100 hari program pemerintah yang dipimpin SBY-Budiono yang jatuh tepat pada tanggal 28/01/2010 kemarin, disejumlah daerah diramaikan dengan aksi-aksi massa
Gerakan politik yang dimotori oleh para elit politik di senayan hari ini sedang massif-massifnya menggelorakan ketidak percayaan kepada rezim demokrat, sejumlah kasus yang melibatkan elit politik seperti Budiono dan Sri Mulyani yang hari ini menjabat posisi penting dalam pemerintahan adalah upaya menggoyang pemerintah, sembari menaburkan benih ketidak populeran pribadi-pribadi yang memimpin negeri ini, terutama SBY, dengan demikian dominasi demokrat sebagai partai politik terkuat di senayan hari ini bisa dilunturkan sedikit demi sedikit. Pertarungan politik seperti ini sudah berulangkali terjadi dalam sistem demokrasi yang dikembangkan dalam bangsa ini, dulu Gus Dur dimakzulkan oleh MPR yang dipimpin oleh rivalnya Amin Rais. Momentum hari ini kalau menurut prediksi saya memang tidak akan sampai sejauh seperti yang terjadi seperti pada kasus Gus Dur, demokrat cukup hati-hati menghadapi isu-isu sensitif ini, paling tidak itu terbukti ketika mereka mencoba mengkonter beberapa isu yang berkembang di DPR.
Kemudian yang kedua, terkait program pemerintah SBY yang direncanakan akan dilaksanakan selama 5 tahun pemerintahannya. Dari sisi ini, seluruh rezim yang berkuasaa pasca reformasi 98 tidak pernah berniat melepaskan dirinya dari belenggu neoliberalisme yang menjajah tanah ini. Dalam satu dekade ini, tidak ada kemajuan signifikan, dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki negeri ini, percepatan industrialisasi sangat mungkin dilakukan dengan tetap membatasi tekanan asing, tapi penguasa hari ini nampaknya memang tidak memiliki persepektif ini, maka janganlah heran seperti inilah hasilnya. Beberapa kebijakan terbaru yang terkait asing disepakati oleh pemerintah baru-baru ini seperti contoh AC-FTA semakin memperkuat indikasi itu, betapa kemungkinan untuk mempertangguh industri dalam negeri semakin menipis karena terbukanya kran perdagangan bebas yang melibatkan Asean dan Cina, sementara pelaku industri dalam negeri mengeluhkannya, pemerintah justru memainkan isu meredam aspirasi masyarakat dengan mengopinikan bahwa pemerintah sudah berusaha bernegosiasi dengan untuk menunda kesepakatan tersebut untuk beberapa sektor industri yang belum siap diperdagangkan secara bebas, kalau faktanya tidak siap, kenapa pula harus terlibat didalamnya. Pertanyaan ini kemudian jadi ironi saat dihadapkan dengan dampak kongkrit yang dihasilkan kesepakatan ini, pemerintah sudah barang tentu mampu memperikirakan dampak berantai yang dihasilkan kesepakatan ini, beribu, beratus ribu, bahkan berjuta tenaga kerja akah kehilangan pendapatannya, yang dengan demikian melemahkan tingkat konsumsi dalam negeri, dan pasti akan mengurangi produktivitas mereka.
Realisasi kebijakan paska krisis finansial yang disepakati pada forum G20 dengan program nasional summit yang diselenggarakan beberapa waktu lalu semakin memperjelas proyek-proyek swastanisasi industri dalam negeri, kebijakan-kebijakan yang mentolerir subsidi publik tidak lagi mendapatkan ruang dalam penyaringan aspirasi dalam nasional summit 2009 kemarin, proyek-proyek infrastruktur dan penyesuaian regulasi segera direalisasikan dalam rangka memasifkan megaproyek neoliberalisme ke dalam setiap sendi negeri ini. Apa jadinya masyarakat pedesaan, saat tanah dan ladang mereka dirampas oleh penguasa dan dibenarkan secara hukum, apa jadinya buruh-buruh itu.
Nah, kita kembali kepada momentum 100 hari program SBY. Pertarungan merebutkan kekuasaan di negeri akan semakin memanas, berkaca pada rezim pemerintah yang ada di Asean taruhlah contoh, masa depan negeri ini jelas belum bisa diprediksi, pemerintahan tiran masih sangat mungkin muncul, atau bahkan pemerintahan junta, atau mungkin justru pemerintahan sipil demoktratis, ketika kekuatan civil society mampu mengambil momentumnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar